Akibat Perubahan OPD, 127 Pejabat Terancam Non Job

Akibat Perubahan OPD, 127 Pejabat Terancam Non Job

520
0
Bupati BAP-Jo dan SKPD Terkait Gelar Rapat Bahas OPD

Airmadidi, northsulawesipost.com – Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, akan segera dibuatkan Peraturan Daerah (Perda). Dari data yang diperoleh, akibat perubahan OPD ini sekitar 127 Pejabat,  mulai dari Eselon II, III dan IV bakal tidak lagi mendapatkan jabatan alias nonjob. Karena, dari 725 Pejabat yang ada dilingkup Pemkab Minut ketika akan disesuaikan nantinya dengan OPD yang baru diperkirakan hanya tertinggal 598 orang pejabat atau mengalami pengurangan 17,5 persen.

Hal ini terkuak melalui rapat kerja antara Bupati Vonnie Anneke Panambunan (VAP) dengan seluruh Pejabat Eselon II dan III dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Minut yang digelar pada Senin (15/08) yang juga turut dihadiri oleh Wabup Ir. Joppi Lengkong.

Dari data yang diperoleh, akibat perubahan OPD ini, setidaknya ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang di hilangkan, digabungkan bahkan dipisahkan, dari Struktur SKPD yang lama. Untuk Dinas ada 23 yang baru dan ada 3 Badan yang baru.

Bupati ketika diwawancarai usai rapat tersebut mengatakan bahwa, perubahan OPD ini sudah sesuai dengan peraturan dan pengkajian secara nasional.

“Pemkab berupaya dalam penerapan OPD ini, miskin struktur kaya fungsi, yang tujuan utamanya untuk efisiensi,” tukas Bupati.

Bupati mengatakan, seluruh SKPD telah diberikan tugas agar dapat membuat rancangan untuk penyesuaian OPD yang akan diajukan sebagai draft dalam pembuatan Peraturan Bupati (Perbup).

“Diupayakan agar pada akhir Agustus ini, OPD ini akan diparipurnakan bersama-sama dengan DPRD sebelumnya akan dibahas bersama-sama dengan dewan,”kata VAP.

Kepala Bagian Organisasi Sekertariat Daerah Kabupaten (Setdakab), Jofita Supit, ketika dimintai keterangannya apakah struktur yang telah dibuat oleh bagiannya ini bersifat mutlak, menyatakan bahwa semuanya tergantung dari pihak Legislatif.

“Akan tetapi pihak eksekutif juga memiliki dasar dan peraturan yang telah diikuti untuk membuat OPD ini,” ucap Supit.

Ditanya apakah struktur OPD yang baru ini berpengaruh terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Minut, yang tengah dikonsultasikan dengan pihak Pemprov Sulawesi Utara saat ini, baik Bupati maupun Kabag Organisasi menyatakan bahwa keputusan telah dilakukan penyesuaian pada saat pembahasan.

“Struktur OPD ini, telah di sesuaikan dalam RPJMD ketika dalam proses pembahasan,” tukas Bupati yang diiyakan oleh Supit.

Menurut data yang diperoleh media ini, untuk jumlah pejabat sesuai dengan PP 18 tahun 2016, Eselon IIa 1 orang, Eselon IIb 32 orang, Eselon IIIa 52 orang, Eselon IIIb 96 orang, Eselon IVa 373 orang, EselonIVb 44 orang.(fm)

 

TINGGALKAN KOMENTAR