KIN-RI Apresiasi Dinas Kelautan dan Perikanan Sulut Palang Reklamasi Tak Berizin di...

KIN-RI Apresiasi Dinas Kelautan dan Perikanan Sulut Palang Reklamasi Tak Berizin di Desa Tambala Minahasa

251
0
Wily Wongkar, Kepala Komite Investigasi Negara (KIN) Daerah Sulawesi Utara

MINAHASA, NORTHSULAWESIPOST.COM – Kepala Komite Investigasi Negara (KIN) Daerah Sulawesi Utara (Sulut) Wily Wongkar mengapresiasi tindakan tegas yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kepala Dinas Tineke Adam, yang secara tegas memasang papan peringatan terhadap salah satu proyek reklamasi tidak berizin yang tengah dibangun di desa Tambala kecamatan Tombariri, Minahasa, Sulawesi Utara.

Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Sulut Tengah Memasang Papan Larangan Reklamasi di lokasi Reklamasi yang Tidak Berizin di Desa Tambala

Wongkar menilai keseriusan DKP Sulawesi Utara memasang papan peringatan di lokasi reklamasi tak berizin milik pengusaha berinisial JA tersebut adalah merupakan suatu tanda serius pemerintah dalam merealisasikan tugas, fungsi, serta tanggungjawabnya dalam menegakan perundang-undangan yang ada.

Sebagai organisasi mitra pemerintah, menurut Wily, sudah menjadi tugas KIN mengawasi penyelewengan aturan yang terjadi  di wilayah NKRI, termasuk mengawal Nawacita Presiden Joko Widodo dalam upaya melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

“Kami acungi jempol tindakan yang dilakukan dinas DKP Sulut yang memasang papan peringatan di lokasi reklamasi yang tidak berizin di desa Tambala tersebut. Saya pikir dinas ini patut dijadikan contoh bagi dinas lainnya,” kata Wily.

Lebih dari itu, Kepala KIN Daerah (KINDA) Sulawesi Utara itu mengimbau, agar bukan hanya di sektor Kelautan dan Perikanan saja yang yang tegas dalam melakukan tupoksinya, tetapi juga di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lainnya. Karena berdasarkan pemantauannya ada SKPD yang memang belum tegas dalam merealisasikan tupoksinya, apalagi dalam hal penindakan terhadap pengusaha-pengusaha yang nakal termasuk pengusaha tambang yang nakal.

Salah satu contoh, beber Wily, yaitu banyaknya tambang emas dan galian C illegal yang diduga illegal yang masih beroperasi di beberapa desa di beberapa kabupaten di Sulawesi Utara. Menurutnya, dinas terkait masih lamban menindak para pengusaha nakal dari sektor pertambangan tersebut.

Wily berharap pemerintah Sulawesi Utara menindak tegas para pelaku usaha tambang illegal tersebut, karena sudah jelas-jelas melanggar aturan.

“Sesuai dengan temuan kami, faktanya  masih ada tambang emas dan galian C yang melakukan eksploitasi tambang di Sulawesi Utara secara ilegal. Sampai kapan ini harus terjadi. Seharusnya dinas terkait maksimal dalam melakukan tanggungjawabnya,” tegas Wily.

Berdasarkan informasi yang dirangkum media ini, sebelumnya, reklamasi ini pernah dihentikan oleh pemerintah desa karena tidak memiliki izin, namun entah mengapa proyek reklamasi tetap dilanjutkan oleh pengelolah reklamasi, yang akhirnya setelah melewati proses, DKP Sulut memasang papan larangan untuk mengakhiri reklamasi ilegal di lokasi tersebut.

(Maikel Pusung)

TINGGALKAN KOMENTAR