Kumtua Klabat Dimembe Diduga Manfaatkan BLT Dana Desa Warga untuk Bisnis Pribadinya

Kumtua Klabat Dimembe Diduga Manfaatkan BLT Dana Desa Warga untuk Bisnis Pribadinya

74
0
Gambar: Sisa Sejumlah Uang BLT, Serta Beras, Telur, dan Gula yang Diduga Disuruh Beli oleh oknum Kumtua Klabat Menggunakan Dana BLT Dana Desa yang Baru Diterima Warga

MINUT,  Sejumlah Kepala Keluarga (KK) mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) senilai Rp 600 ribu, Kamis/14/05/2020 di balai desa Klabat kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Sulawesi Utara (SULUT).

Pembagian dana tersebut disalurkan langsung oleh hukum tua desa Klabat Drs Vecky Pinontoan dan Camat Dimembe Ansye Dengah S.Sos.

Berdasarkan informasi yang dirangkum media ini, miris, setelah dana tersebut sudah di terima oleh masyarakat, saat itu juga warga langsung diarahkan oleh Sekdes (Sekretaris Desa) ke rumah salah satu aparat desa yang tidak jauh dari balai desa.

“abis terima doi, dorang bilang musti ambe itu sembako dengan harga 325 ribu, pokoknya di situ so ada beras 20 kg, gula pasir 2 kg dan telur 1 baki. Kalu ndak mo ambe bulan depan so ndak mo dapa ulang,”ungkap salah satu warga yang namanya tidak mau disebutkan, Kamis,14/05/2020.

Selain itu, menurut ketua BPD desa Klabat Jemmy Hendrik Tangka, hukum tua memang menyuruh untuk membayar sembako tersebut dengan alasan beras tersebut sudah terlanjur dipanjarkan.

”iyo memang hukum tua ada bilang pa kita musti dorang ambe itu beras, bayar 325 ribu. kan yang penting dorang masih ada sisa 275 ribu,”kata Tangka saat dihubungi melalui seluler.

Kata warga lain, Beras yang notabene disediakan oleh Kumtua Pinontoan tersebut patut dipertanyakan, apa maksud sehingga hukum tua melakukan pengadaan barang tersebut ? Padahal sudah jelas BLT tersebut harus dicairkan uang tunai.

”yang jelas hukum tua kami sudah melanggar aturan dari presiden dan Kemendes, dalam hal ini apapun itu tidak boleh ada berupa barang. Yang namanya BLT itu uang Tunai,” cetus salah satu warga Klabat yang dikenal cukup vokal, saat diwawancarai media ini.

Lagi, warga lain itu mengatakan perilaku hukum tua tersebut patut dipertanyakan, sudah jelas beras tersebut sudah dipesan sebelum BLT dicairkan.

”ini sudah ada indikasi bisnis dan mengutungkan diri sendiri. Yang jelas masyarakat terkesan dipaksakan untuk membeli beras tersebut,”tegas warga tersebut.

Ditambahkannya, tidak semua masyarakat ingin makan telur, mungkin juga mereka ada keperluan lain.

”Jadi tidak harus hukum tua yang mengatur perbelanjaan mereka, karna setiap warga beda beda kebutuhanya setiap hari. Prihatin melihat keadaan semacam ini. yang jelas aparat kepolisian harus mengusut masalah ini,”tutupnya.

Dengah menjelaskan, yang jelas warga harus menerima uang bukan sembako. Terkait kenapa ada informasi sembako dimiliki warga, memang hukum tua mengarahkan warga untuk membeli sembako yang ada di jaga 8 (delapan).

”memang benar hukum tua ada suruh pa dorang beli jo beras gula, dan telur di jaga 8 kan itu warung desa,”terang Dengah saat dikonfirmasi lewat Hp selulernya.

(Ibh)

TINGGALKAN KOMENTAR